Sumber Sumber Pembiayaan Di Indonesia
Untuk mencapai tujuan bernegara
yaitu menciptakan masyarakat adil makmur dan sejahtera, pemerintah melakukan
pembangunan di segala bidang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah
dan jangka panjang yang telah ditetapkan. Pembangunan tersebut dimaksudkan
untuk mendorong perekonomian dan mencapai target pertumbuhan yang telah
direncanakan setiap tahun. Apabila ekonomi Indonesia dapat tumbuh sesuai dengan
yang direncanakan maka diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru yang
diperlukan untuk menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi pengganguran.
1.
Pajak
Dalam
melaksanakan pembangunan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah
ditetapkan, pemerintah dihadapkan pada berbagai pilihan sumber
pembiayaan. Pembiayaan dalam negeri merupakan pilihan utama pemerintah
untuk pembiayaan pembangunan. Namun sumber penerimaan dalam negeri yang berasal
dari penerimaan pajak, penerimaan migas, serta penerimaan dalam negeri lainnya
belum cukup untuk membiayai pembangunan sesuai target pertumbuhan yang diinginkan.
Saat ini pemerintah Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan dari
migas, sehingga harus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak. Namun,
penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi perekonomian. Perekonomian yang
tumbuh dengan cukup signifikan akan berdampak terhadap pertumbuhan
perusahaan-perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan semakin besar.
Para pekerjapun akan mengalami peningkatan pendapatan. Dalam kondisi seperti
ini, penerimaan Negara dari perpajakan akan dapat dipacu peningkatannya.
Pajak merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak
negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan
perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum, yang biasa disebut juga
sebagai "public goods". Penerimaan pajak dapat digunakan untuk
membiayai satu dari 3 pengeluaraan di bawah ini, yaitu:
·
untuk
membiayai biaya investasi total ("pay as you go");
·
untuk membiayai pembayaran hutang
("pay as you use")
·
menambah
dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan.
Bagi
pemerintah daerah tingkat II di Indonesia, penerimaan pajak yang terpenting dan
dominan adalah yang bersumber dari Pajak Pembangunan I, pajak hiburan/tontonan,
dan pajak reklame. Selain itu, PBB, yang pada dasarnya merupakan penerimaan
bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dianggap juga
sebagai sumber penerimaan pajak yang utama bagi daerah tingkat II. Oleh karena
itu, PBB sering bersama-sama dengan PAD dikategorikan sebagai Penerimaan Daerah
Sendiri (PDS)
2.
Utang
Pada
umumnya penerimaan pajak tidak cukup untuk membiayai seluruh kegiatan
pembangunan yang dirancang untuk mengejar pertumbuhan yang ditargetkan Oleh
karena itu, pemerintah mengupayakan pembiayaan pembangunan tersebut dari utang.
Pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka
pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk
pelayanan umum serta kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
Resiko Utang
Dengan jumlah utang yang semakin
besar banyak ekonom yang memeringatkan pemerintah akan adanya risiko jebakan
utang (debt trap) dimana utang sudah terlalu membebani anggaran Negara
untuk membayar angsuran pokok utang dan bunga. Risiko lainnya terkait dengan
tereksposure-nya pemerintah Indonesia kedalam risiko perekonomian global. IMF
dan World Bank (2001) mengidentifikasi beberapa risiko yang dihadapi
suatu Negara terkait dengan jumlah utang yang besar yaitu :
·
Market
Risk
merupakan risiko yang berkaitan dengan fluktuasi suku bunga,
nilai tukar mata uang, harga komoditas, dan inflasi.
·
Funding
Risk
merupakan risiko ketika pemerintah memerlukan dana untuk
pembiayaan anggaran ataupun roll-over utang pada tingkat yang dapat
diterima. Risiko ini terkait dengan kemampuan pemerintah untuk melakukan
pinjaman baru yang dibutuhkan. Semakin besar jumlah utang (sebagai
% dari PDB) yang dimiiliki suatu Negara semakin besar risiko (kesulitan)
pemerintah dalam mendapatkan pinjaman baru. Risiko lainnya adalah
risiko roll-over yaitu risiko bahwa utang akan diroll-over dengan
biaya yang sangat tinggi atau bahkan risiko utang tidak dapat diroll-over
sama sekali. Ketidakmampuan untuk memperpanjang jatuh tempo utang tersebut
dapat menimbulkan krisis utang dan menimbulkan kerugian ekonomi yang riil.
·
Liquidity
Risk
Risiko likuiditas menunjuk ke suatu keadaan dimana volume
aset lancar (kas) menurun dengan cepat karena timbulnya kewajiban pembayaran
yang tidak diantisipasi sebelumnya atau kesulitan dalam memperoleh kas melalui
pinjaman jangka pendek. Pembayaran angsuran pokok utang dan bunga yang setiap
tahun meningkat membawa risiko terhadap likuiditas APBN. Apabila jebakan utang
tidak segera diselesaikan maka akan mengarah ke liquidity trap.
·
Credit
Risk
Berkenaan dengan kinerja yang rendah dari peminjam atas
kesepakatan keuangan yang telah dituangkan dalam kontrak. Risiko tersebut
relevan khususnya dalam pengelolaan aset lancar. Risiko kredit juga terkait
dengan penerimaan atas penawaran surat berharga (surat utang) yang
diterbitkan pemerintah ataupun kontrak-kontrak derivatif yang ditutup
oleh pemerintah. Risiko kredit yang tinggi akan menjadikan pemerintah
dikenakan premi yang tinggi pada saat menjual surat utang atau menutup kontrak
derivative, sehingga menjadikan biaya peminjaman (cost of borrowing)
lebih tinggi di atas rata-rata tarif premi pasar.
·
Operational
risk.
meliputi
berbagai jenis risiko seperti kemungkinan kesalahan berbagai tahapan
pelaksanaan dan pencatatan transaksi, ketidakcukupan atau kegagalan
pengendalian intern atau kegagalan sistem, risiko reputasi, risiko hukum,
risiko keamanan dan risiko bencana alam yang mempengaruhi aktivitas pemerintah.
Contoh nyata dari risiko operasional adalah adanya pembangunan fisik yang salah
sasaran dan dilaksanakan dengan tidak efisien. Juga risiko dana pembangunan
dari utang yang dikorupsi.
3.
Modal Asing
Sumber
dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh
perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting
dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal
asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.
Asumsi
dasar yang melatar belakangi hubungan positif antara modal asing dan
pertumbuhan ekonomi :
·
Setiap 1$ modal asing akan mengakibatkan
kenaikan 1$ impor dan investasi. Dengan asumsi ini dan ICOR yang stabil
dimungkinkan untuk menghitung dampak modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi
atau sebaliknya menghitung berapa modal asing yang diperlukan untuk mencapai
target pertumbuhan tertentu. Incremental Capital Ouput Ratio (ICOR) atau
rasio kenaikan ouput akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro
yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu Negara. Kegunaan
lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar
perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan.
4.
Dana Perimbang
Sumber-sumber
pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia antara lain berasal dari Dana
Perimbangan yang diterima oleh Indonesia khususnya daerah Khusus Ibukota dari
modal asing. Beberapa daerah yang kaya sumberdaya alam seperti Aceh, Riau,
Kaltim, dan Papua akan dapat menggunakan Dana Bagi Hasil untuk membiayai
belanja pembangunannya sedangkan bagi daerah-daerah miskin dan tidak memiliki
SDA.
5.
Tabungan Dalam Negeri
Pertumbuhan
ekonomi membutuhkan peningkatan investasi. Peningkatan investasi pada
gilirannya membutuhkan dana pembiayaan yang berasal dari dalam maupun luar
negeri. Dari kedua sumber pembiayaan ini, sumber dana dalam negeri seyogyanya
merupakan sumber pokok pembiayaan. Terutama dilihat dari konteks pertumbuhan
ekonomi jangka panjang, dimana suatu negara haruslah mendasarkan pembiayaan
investasi dari sumber dalam negeri. Dari berbagai sumber pembiayaan dalam
negeri, tabungan domestic merupakan salah satu faktor penting bagi pembiayaan.
Tabungan dalam negeri dapat bersumber dari tabungan masyarakat/swasta, maupun
tabungan pemerintah. Dalam konteks tabungan domestik, idealnya kedua komponen tersebut
harus dapat ditingkatkan secara sinergis dan bersamaan.
6.
Investasi
Sebagaimana
yang telah di ketahui investasi sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan
ekonomi, Semakin banyak investasi dalam negeri semakin besar pula kesempatan
Negara kita untuk membangun ekonomi dalam negeri.
Sumber :
elviraarruan.blogspot.com/2012/04/pembiayaan-pembangunan-ekonomi.html
Nama : Pika
Rustia
Kelas :
1EB11
NPM :
25212671
